Considerations To Know About agus joko
Considerations To Know About agus joko
Blog Article
Karena menurut hemat Pak AJP, jika BPK didominasi oleh akuntan, lembaga tersebut tidak akan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas keuangan negara," kata Mendikbudristek.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
Karena tugas KPK untuk fokus pada significant profile situations. Sedangkan Polri fokus pada lower profile instances yang juga merata terjadi di mana-mana.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
Arif menuturkan, Pansel KPK juga telah mendengarkan masukan publik dari berbagai unsur masyarakat. Masukan itu ditampung lewat sejumlah forum diskusi baik dengan unsur LSM, pimpinan redaksi hingga sejumlah penegak hukum.
IDI produces Worldwide Public Goods on many different matters suitable into the do the job of SAIs. These publications follow a strict protocol of high quality assurance and are freely accessible to all.
This "Cited by" depend involves citations to the following articles or blog posts in Scholar. Those marked * could be unique from the posting during the profile.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the importance of prioritizing selections in handling The present financial situation confronted by the UN as afflicted by the pandemic and the necessity to increase coordination among oversight organizations underneath the UN to boost accountability and governance.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan facts pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.
Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
The subsequent content are merged in Scholar. Their merged citations are counted only for the initial article.
During his tenure, he also initiated the audit with the preparedness of Indonesian Govt’s implementation in the SDGs.
"It's an honor in addition to a privilege to be involved in IDI's mission to construct up and read more scale-up SAIs the whole world in excess of. Ideally, I'll carry some quantity of the collective expertise of BPK in its function of coordination in just Indonesia, across ASEANSAI as well as Intercontinental Neighborhood throughout the INTOSAI as well as the United Nations.
IDI's Board is composed of 10 users from various supreme audit establishments. Get to know them far better inside our "Meet the Board" series.